Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dilantik menjadi anggota DPR pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Rudi Hartono Bangun dari daerah pemilihan Sumatera Utara III.

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau Menteri Keuangan beserta jajaran Direktorat Jenderalnya untuk lebih selektif dalam memberikan PMN kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekitar 13 jemaah umrah asal Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 saat menjalani tes swab ulang di Arab Saudi, belum lama ini. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi aplikasi telemedisin yang ada di Indonesia. Rudi menilai, aplikasi telemedisin yang hadir di tengah pandemi Covid-19 ini banyak memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat.

Rudi menyarankan untuk mendorong SIG agar bisa melakukan pendekatan dengan Kementrian terkait untuk mendapatkan peluang proyek infrastruktur negara sehingga ada peningkatan penjualan semen SIG.

Masyarakat dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kesulitan karena dampak pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini juga sudah disulitkan dengan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. Jangan sampai bebannya terus bertambah dengan kenaikan kebutuhan dasar jelang bulan puasa.

Lebih jauh dia menjelaskan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.

Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya.

Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit. Jadi petani yang sekarang hasil sawitnya enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini.

BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat.